KETIKA AMANAH SUCI BERTEMU KEKUASAAN: ULAMA, POLITIK, DAN UJIAN KEJUJURAN DALAM DANA HAJI
Haji adalah perjalanan yang dimulai jauh sebelum kaki menginjak Tanah Suci. Ia dimulai dari tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun, dari penghasilan yang disisihkan dengan sabar, dari doa orang tua, dan dari harapan seorang Muslim untuk memenuhi panggilan Allah. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan dana haji, persoalannya tidak boleh dipandang sekadar sebagai perkara administrasi dan angka. Ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam: kepercayaan umat terhadap negara, institusi agama, dan para pemegang amanah. Pada 2026, penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi kuota haji dan sejumlah temuan pelanggaran dalam pembayaran dam kembali memperlihatkan betapa pentingnya penguatan tata kelola di sektor yang membawa nama ibadah.
Dalam Islam, amanah bukan ornamen moral yang ditempelkan pada jabatan; amanah adalah inti kepemimpinan. Allah berfirman, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58). Ayat ini memberikan fondasi yang sangat kuat bagi tata kelola publik: kekuasaan harus mengembalikan hak kepada pemiliknya dan setiap keputusan harus berdiri di atas keadilan. Ketika seseorang diberi kewenangan mengelola sesuatu yang dipercayakan umat, maka jabatan itu bukan kemuliaan untuk dinikmati, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Karena itu, status sebagai ulama, tokoh agama, pejabat, atau figur yang dikenal saleh tidak boleh menjadi perisai dari pemeriksaan hukum. Justru semakin besar kepercayaan yang diberikan masyarakat, semakin besar pula tuntutan transparansi. Al-Qur’an mengingatkan, “Janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.” (QS. Al-Anfal: 27). Dalam konteks modern, ayat tersebut dapat diterjemahkan ke dalam prinsip audit, keterbukaan informasi, pengawasan independen, pencegahan konflik kepentingan, dan pertanggungjawaban publik. Kesalehan pribadi harus berjalan berdampingan dengan sistem yang memungkinkan kesalehan itu diuji secara objektif.
Di sinilah politik Islam menemukan relevansinya. Politik dalam perspektif Islam bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pengelolaan urusan manusia berdasarkan keadilan dan kemaslahatan. Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Seorang pemimpin tidak cukup mengatakan bahwa dirinya berniat baik. Ia harus mampu memastikan bahwa sistem yang berada di bawah kewenangannya mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Niat yang baik tidak menghapus kebutuhan akan transparansi; doa yang panjang tidak menggantikan audit yang independen.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena pengelolaan haji memiliki dimensi ekonomi dan politik yang besar. KPK pada 2026 menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji periode 2023–2024; proses penyidikan juga terus berkembang. (Kompas) Pada penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, Kementerian Haji dan Umrah juga mengungkap sejumlah pelanggaran terkait pembayaran dam, termasuk kasus yang melibatkan pihak pembimbing dan pengelola kelompok jamaah. Sebagian keuntungan yang ditemukan bahkan telah dikembalikan setelah pembinaan. (MUI) Fakta-fakta tersebut belum berarti setiap orang yang disebut dalam proses pemeriksaan terbukti bersalah; prinsip praduga tak bersalah tetap harus dijaga. Tetapi justru karena itulah proses hukum yang independen menjadi penting.
Islam tidak mengajarkan umat untuk menghukum seseorang berdasarkan rumor, potongan video, atau kegaduhan media sosial. Tabayyun adalah prinsip epistemologis sekaligus etika politik. Allah berfirman, “Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.” (QS. Al-Hujurat: 6). Dalam perkara yang menyangkut tokoh agama dan dana publik, masyarakat harus mampu membedakan antara tuduhan, temuan audit, status tersangka, dakwaan, dan putusan pengadilan. Kritik boleh tajam, tetapi tidak boleh berubah menjadi fitnah. Pembelaan terhadap seseorang juga tidak boleh berubah menjadi pembelaan terhadap kesalahan.
Dari perspektif psikologi modern, persoalan korupsi juga memperlihatkan paradoks manusia: pengetahuan tentang moral tidak selalu identik dengan perilaku moral. Seseorang dapat memahami ajaran tentang kejujuran tetapi tetap melakukan rasionalisasi ketika berhadapan dengan kesempatan, kekuasaan, tekanan kelompok, atau kepentingan pribadi. Karena itu, pencegahan korupsi tidak boleh hanya mengandalkan ceramah tentang dosa. Sistem harus dirancang agar peluang penyimpangan dipersempit, konflik kepentingan diungkap, keputusan dapat diawasi, dan setiap rupiah memiliki jejak pertanggungjawaban. Di sinilah nilai Islam dan ilmu tata kelola modern bertemu: membangun manusia yang takut kepada Allah sekaligus membangun sistem yang tidak memberi ruang luas bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Lebih menyedihkan lagi apabila masyarakat mulai menganggap korupsi sebagai sesuatu yang biasa hanya karena dilakukan oleh orang yang membawa simbol agama. Inilah bahaya terbesar: bukan hanya hilangnya uang, tetapi hilangnya rasa percaya. Ketika umat mulai bertanya apakah uang yang mereka kumpulkan untuk ibadah benar-benar dikelola dengan amanah, maka yang terluka bukan sekadar institusi, melainkan hubungan batin antara masyarakat dan penyelenggara negara. Nabi ﷺ mengajarkan bahwa tanda kemunafikan antara lain ketika seseorang diberi amanah lalu ia berkhianat. (HR. Bukhari dan Muslim). Pesannya keras: amanah bukan dekorasi kesalehan, tetapi ujian nyata terhadap kejujuran.
Maka reformasi tata kelola haji harus bergerak melampaui pergantian pejabat atau hukuman terhadap individu. Indonesia membutuhkan ekosistem haji yang transparan, dapat diaudit, terbuka terhadap pengawasan masyarakat, memiliki mekanisme pengaduan yang efektif, dan memisahkan kewenangan secara jelas. Para ulama harus tetap menjadi penjaga moral, tetapi tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang kebal dari mekanisme akuntabilitas. Negara harus tegas, tetapi juga adil. Masyarakat harus kritis, tetapi tidak menghakimi. Media harus berani mengungkap, tetapi tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Inilah politik Islam yang matang: bukan politik yang membungkam kritik atas nama agama, melainkan politik yang menjadikan agama sebagai sumber keberanian untuk menegakkan keadilan.
Pada akhirnya, dana haji bukan sekadar uang; di dalamnya terdapat air mata, doa, kerja keras, dan cita-cita jutaan manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Karena itu, setiap rupiah yang dipercayakan umat adalah saksi yang suatu hari akan berbicara. Kekuasaan akan berakhir, jabatan akan berganti, popularitas akan hilang, tetapi amanah tidak pernah lenyap dari catatan Allah. “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra: 36). Maka ujian terbesar bagi ulama, pejabat, dan siapa pun yang mengelola urusan umat bukanlah seberapa indah ia berbicara tentang agama, melainkan seberapa bersih tangannya ketika memegang amanah yang tidak dapat melihat siapa yang mengambilnya—tetapi Allah melihatnya. Di sanalah politik menjadi ibadah, kekuasaan menjadi tanggung jawab, dan agama kembali menjadi cahaya yang menerangi jalan keadilan. drWJped 2026
Leave a Reply