Ketika Ekonomi Menentukan Politik: Mengapa Umat Islam di Indonesia Hanya Menjadi Penonton?

Problem Ekonomi Politik Umat Islam Di Indonesia: Ketika Ekonomi Menentukan Politik: Mengapa Umat Islam di Indonesia Hanya Menjadi Penonton?

Masalah besar dalam ekonomi politik di Indonesia adalah ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan ekonomi. Meskipun umat Islam merupakan mayoritas dengan sekitar 90% dari total penduduk, mereka bukanlah pengendali utama ekonomi negara. Sebaliknya, kekuatan ekonomi lebih banyak dikuasai oleh kelompok lain yang memiliki akses lebih besar terhadap modal, jaringan bisnis, dan kebijakan strategis. Hal ini menyebabkan umat Islam di Indonesia lebih sering berada dalam posisi pekerja atau konsumen, bukan sebagai pemilik modal yang menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik. Dalam sistem ekonomi yang kapitalistik dan transaksional, siapa yang memiliki modal besar, dialah yang memiliki kekuatan lebih dalam menentukan kebijakan.

Pakar sosial politik di Amerika berpendapat bahwa kekuatan utama yang menentukan arah sebuah negara bukanlah partai politik atau parlemen, melainkan para pemegang ekonomi. Hal ini dapat dilihat di Indonesia, di mana kelompok oligarki ekonomi memiliki pengaruh besar dalam menentukan siapa yang berkuasa. Dengan kekuatan finansial yang besar, mereka dapat mengendalikan kebijakan, mengarahkan regulasi, dan memastikan kepentingan mereka tetap terjaga dalam berbagai aspek pemerintahan. Akibatnya, kebijakan ekonomi dan politik lebih sering berpihak pada mereka yang memiliki modal, bukan kepada rakyat banyak, termasuk umat Islam yang merupakan mayoritas di negara ini.

Politik di Indonesia masih bersifat transaksional, di mana untuk menjadi seorang walikota, gubernur, atau presiden, diperlukan biaya yang sangat besar. Kampanye politik membutuhkan dana untuk iklan, logistik, serta dukungan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Hal ini menyebabkan hanya mereka yang memiliki modal besar atau mendapatkan dukungan dari pemilik modal yang dapat bersaing dalam politik. Akibatnya, pemimpin yang terpilih sering kali memiliki keterikatan dengan kelompok oligarki yang mendanai mereka, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan pemodal daripada rakyat secara umum.

Kondisi ini menjadikan umat Islam di Indonesia, meskipun mayoritas secara jumlah, tetap berada dalam posisi yang diperintah, bukan yang memerintah. Hal ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab, “Jika engkau memberi kepada seseorang, maka engkau bisa menguasainya. Tetapi jika engkau meminta kepada seseorang, maka engkau akan menjadi tawanan mereka.” Karena umat Islam belum memiliki kemandirian ekonomi yang kuat, mereka lebih sering berada dalam posisi bergantung pada pemilik modal, baik dalam aspek politik maupun kesejahteraan ekonomi. Untuk mengubah keadaan ini, umat Islam harus memperkuat kemandirian ekonomi agar dapat menjadi pengambil keputusan, bukan sekadar menjadi pihak yang tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.

Struktur masyarakat Indonesia saat ini berbentuk piramida, di mana kelompok kaya berada di puncak, kelas menengah sangat sedikit, dan kelompok miskin menjadi mayoritas. Menurut Anies Baswedan, seharusnya fokus kita bukanlah mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Artinya, ketimbang hanya mempermasalahkan dominasi kelompok kaya, yang lebih penting adalah memperkuat ekonomi kelas menengah dan bawah agar mereka bisa naik kelas. Struktur sosial yang ideal bukanlah piramida yang timpang, melainkan seperti belah ketupat, di mana kelas menengah menjadi mayoritas dan kelas miskin semakin mengecil. Dengan demikian, distribusi ekonomi menjadi lebih merata, dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Presiden BJ Habibie pernah menyampaikan bahwa idealnya hanya 2% masyarakat yang sangat kaya, sementara 90% adalah kelas menengah, dan 3% adalah kelompok miskin. Dengan struktur seperti ini, stabilitas ekonomi dan politik akan lebih terjaga karena kelas menengah yang kuat akan menjadi penggerak utama ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal ini, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia harus lebih aktif dalam mengembangkan bisnis, memperkuat sektor ekonomi produktif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika ekonomi umat Islam kuat, maka mereka tidak hanya menjadi kelompok yang diperintah, tetapi bisa menjadi kelompok yang menentukan arah kebijakan negara secara mandiri.

Kesimpulan

Kondisi ekonomi politik di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan negara dibandingkan dengan partai politik atau parlemen. Oligarki ekonomi memiliki kendali besar terhadap politik melalui sistem transaksional, di mana kekuasaan hanya dapat diraih oleh mereka yang memiliki modal besar atau mendapat dukungan dari pemilik modal. Hal ini menyebabkan umat Islam, meskipun mayoritas, tetap berada dalam posisi yang diperintah karena masih bergantung pada sistem yang dikendalikan oleh kelompok tertentu. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, ketergantungan pada pihak lain menjadikan seseorang sebagai tawanan, dan inilah yang terjadi pada mayoritas umat Islam di Indonesia dalam konteks ekonomi dan politik.

Saran

Untuk mengubah keadaan ini, umat Islam harus membangun kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor bisnis, kewirausahaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan literasi ekonomi harus ditingkatkan agar umat Islam tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga pemilik usaha yang dapat bersaing di tingkat nasional dan global
Penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi berbasis keumatan yang dapat menopang kebutuhan politik dan sosial secara mandiri. Dengan demikian, umat Islam tidak hanya menjadi kelompok yang diperintah, tetapi juga mampu menjadi pengambil keputusan yang berpengaruh dalam menentukan arah bangsa.