MUI, INDONESIA, BOARD OF PEACE, DAN PERSIMPANGAN POLITIK ISLAM
Dr Widodo Judarwanto, MAB
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menimbulkan kritik serius dari Majelis Ulama Indonesia karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina dan berpotensi melegitimasi penjajahan. Forum ini digagas Donald Trump dan melibatkan Israel sebagai anggota setara tanpa kehadiran Palestina. Tulisan ini menggabungkan analisis politik dan Islam untuk menilai dampak buruk dan keuntungan strategis, serta menimbang pilihan Indonesia antara mengikuti nasihat ulama atau mengikuti arus geopolitik kekuatan besar.
Indonesia lahir dari pengalaman panjang penjajahan dan sejak awal menempatkan penolakan terhadap kolonialisme sebagai prinsip dasar negara. Sikap ini tertulis jelas dalam konstitusi dan menjadi fondasi politik luar negeri bebas aktif. Isu Palestina tidak bisa dipandang sebagai konflik biasa karena menyangkut penjajahan, perampasan hak dasar, dan pelanggaran kemanusiaan. Bagi umat Islam Indonesia, Palestina adalah persoalan iman, keadilan, dan tanggung jawab moral global.
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace memunculkan kegelisahan publik karena struktur forum ini dinilai bermasalah. Israel hadir sebagai anggota setara, sementara Palestina tidak diakui sebagai pihak yang terjajah. Indonesia bahkan dibebani iuran keanggotaan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah politik luar negeri Indonesia dan kesesuaiannya dengan nilai konstitusi serta aspirasi umat.
ANALISIS POLITIK DAN ISLAM
Dari sisi politik, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace membawa risiko besar terhadap posisi moral Indonesia di dunia internasional. Forum ini tidak menempatkan Israel sebagai kekuatan pendudukan yang wajib dimintai pertanggungjawaban. Isu utama bergeser dari keadilan menjadi sekadar stabilitas kawasan. Indonesia berpotensi dipersepsikan ikut melegitimasi perdamaian semu yang menutupi akar penjajahan Palestina. Persepsi ini dapat melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten membela bangsa tertindas.
Risiko politik lainnya muncul di dalam negeri. Keputusan bergabung tanpa garis tegas berpotensi menggerus kepercayaan publik, khususnya umat Islam. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sikap negara terhadap Palestina menjadi tolok ukur konsistensi moral dan politik luar negeri. Ketika negara tampak ambigu, jarak antara kebijakan pemerintah dan aspirasi umat semakin melebar.
Dalam perspektif Islam, penjajahan adalah kezaliman yang wajib diakhiri. Prinsip keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap upaya perdamaian. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya mungkin terwujud jika hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema perdamaian yang mengabaikan status Palestina sebagai bangsa terjajah bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai kemanusiaan universal.
Ketika Israel diperlakukan sebagai mitra setara tanpa akuntabilitas atas penjajahan, maka forum tersebut memiliki cacat struktural yang serius. Islam tidak mengenal perdamaian yang dibangun di atas ketidakadilan. Politik Islam menuntut keberpihakan yang jelas kepada korban kezaliman. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia tanpa sikap tegas justru berisiko menempatkan negara pada posisi yang bertentangan dengan nilai Islam dan jati diri moral bangsa.
DAMPAK BURUK DAN KLAIM KEUNTUNGAN
Dampak buruk paling nyata adalah risiko Indonesia menjadi legitimasi moral bagi proyek neokolonialisme yang dibungkus dengan narasi perdamaian. Ketika Indonesia hadir dalam forum yang tidak adil secara struktural, kehadiran itu dapat ditafsirkan sebagai persetujuan diam. Perdamaian semu ini berpotensi menutupi praktik penjajahan yang masih berlangsung. Indonesia akhirnya terseret menjadi bagian dari skema yang bertentangan dengan prinsip keadilan.
Posisi historis Indonesia sebagai pembela bangsa tertindas berada dalam ancaman serius. Sejak Konferensi Asia Afrika hingga konsistensi membela Palestina, Indonesia dikenal memiliki sikap tegas terhadap penjajahan. Keterlibatan dalam Board of Peace tanpa keberpihakan yang jelas dapat mengaburkan warisan politik tersebut. Citra Indonesia sebagai negara berdaulat dan bermoral berisiko memudar.
Indonesia juga berpotensi kehilangan peran strategisnya sebagai suara independen dunia Islam dan Global South. Negara-negara berkembang selama ini memandang Indonesia sebagai rujukan moral dan politik. Ketika Indonesia tampak mengikuti desain kekuatan besar, kepercayaan tersebut dapat melemah. Indonesia tidak lagi dilihat sebagai penyeimbang, melainkan sebagai pengikut arus geopolitik.
Dalam jangka panjang, arah politik luar negeri Indonesia bisa menjauh dari amanat konstitusi. Pembukaan Undang Undang Dasar menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Ketidaktegasan sikap terhadap isu Palestina berpotensi menciptakan preseden berbahaya. Politik luar negeri kehilangan pijakan nilai dan berubah menjadi sekadar kalkulasi kepentingan jangka pendek.
Sebagian pihak mengklaim adanya keuntungan politik seperti akses diplomasi dengan kekuatan besar dan peluang menyuarakan isu kemanusiaan dari dalam forum. Namun keuntungan ini bersifat lemah karena tidak ditopang oleh struktur yang adil. Tanpa garis merah yang tegas, kehadiran Indonesia justru dapat dimanfaatkan sebagai simbol dukungan internasional terhadap skema yang merugikan perjuangan Palestina.
PILIHAN STRATEGIS INDONESIA
Jika Indonesia mengikuti nasihat ulama, keputusan menarik diri dari Board of Peace menjadi langkah yang konsisten secara moral, konstitusional, dan keislaman. Sikap ini memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan bahwa Indonesia tidak mau terlibat dalam perdamaian semu. Indonesia tetap dapat berperan aktif dalam diplomasi internasional dengan tetap berdiri di atas prinsip keadilan.
Jika Indonesia memilih mengikuti skema politik yang digagas Trump, maka Indonesia berisiko terseret ke dalam kepentingan geopolitik kekuatan besar. Isu Palestina akan direduksi menjadi persoalan teknis konflik, bukan penjajahan. Pilihan ini mempertaruhkan identitas politik luar negeri Indonesia, melemahkan posisi moralnya, dan menjauhkan negara dari nilai Islam serta amanat sejarah bangsa.
Leave a Reply